Suplai Oksigen Mulai Defisit di Kalimantan

Kebutuhan oksigen di Kalimantan naik karena peningkatan kasus Covid-19. Pelonggaran seimbang juga dibutuhkan agar warga yang bergerak di sektor informal tetap bisa bekerja.

BALIKPAPAN, KOMPAS - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menemukan fakta stok oksigen untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat defisit hingga 12 ton pada Senin (26/7/2021). Produsen oksigen menyiasati permintaan yang tinggi dengan mendahulukan distribusi untuk kepentingan medis.

"Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang jelas sudah mulai kekurangan oksigen. Suplai oksigennya sudah terbatas karena di sini hanya ada tiga produsen oksigen yang juga jumlahnya sangat terbatas," ujar Mudjahir dalam kunjungan kerja ke Balikpapan.

Mudjahir meminta distributor dan produsen oksigen memenuhi kebutuhan medis yang meningkat. Hal itu disebabkan meningkatnya pasien Covid-19 di rumah sakit di Kaltim dan Kaltara.

Selain stok oksigen cair yang terbatas, Mudjahir menjelaskan, tabung oksigen ukuran 6 meter kubik juga diperlukan. Sebab, tabung tersebut juga dibutuhkan masyarakat yang bergejala dan terpaksa isolasi mandiri karena rumah sakit penuh. Selain itu, tabung tersebut juga diperlukan untuk mengantisipasi kekurangan oksigen cair sentral di rumah sakit.

Di Kaltim, saat ini terdapat delapan kabupaten dan kota yang menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 karena kasus Covid-19 tinggi. Di Balikpapan, misalnya, tempat tidur khusus pasien Covid-19 sudah nyaris penuh. Hal itu membuat kebutuhan oksigen semakin tinggi.

Melihat fakta demikian, produsen oksigen memutuskan menghentikan distribusi oksigen di bidang industri. Mereka hanya melayani permintaan untuk kebutuhan medis di Kaltim dan Kaltara.

"Per hari ini kami tidak jualan untuk industri. Hanya untuk kebutuhan medis. Kalau untuk (ketersediaan) tabung banyak. Material likuidnya kita defisit sekitar 12 ton," ujar Direktur Operasional PT Surya Biru Murni Acetylene Iwan Sunyoto, produsen oksigen di Balikpapan.

Tingginya permintaan diikuti lonjakan harga oksigen tabung yang tidak masuk akal. Kepala Kantor Wilayah V KPPU Manaek SM Pasaribu mengatakan, harga oksigen tabung ukuran 1 meter kubik di Samarinda Rp 900.000 pada 5 Juli, lalu naik menjadi Rp 1,5 juta pada 15 Juli 2021, beberapa toko alat kesehatan di Balikpapan sudah mulai melakukan pemesanan regulator ke distributor. Namun, hingga tanggal 15 Juli 2021, masih belum ada kepastian kapan stok oksigen dan regulator akan tersedia kembali," ujar Manaek.

Di kota Malang, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan tempat isi ulang tabung gratis di Kantor Bakorwil untuk membantu masyarakat. Warga Malang Raya bisa mendapatkan oksigen gratis dengan lebih dulu mendaftar secara daring.

Menurut Khofifah, tempat isi oksigen gratis ini juga bisa dibuat di tempat lain selama ada operatornya. "Asal ada operatornya, nanti segala sesuatunya BPBD (badan penanggulangan bencana daerah) provinsi yang akan siapkan oksigen isi ulang gratis lebih banyak lagi," katanya.

Tetap waspada

Kondisi Covid-19 di Jawa Timur per Minggu (26/7) pukul 16.00 cenderung melandai. Keterisian unit perawatan intensif (ICU) 82 persen dan ruang isolasi 77 persen. Adapun keterisian RS darurat 54 persen dan rumah karantina 52 persen. "Ini adalah berita yang harus diwaspadai. Jangan melihat melandai lalu kita longgar. Tidak, tetaplah vaksinasi dimaksimalkan. Protokol kesehatan dimaksimalkan ," kata Khofifah.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini meningkatkan konsentrasi penanganan Covid-19 di Solo Raya, seperti Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, dan Wonogiri. Menurut data Covid-19 setiap kabupaten/kota, Senin (26/7), delapan daerah dengan kasus aktif tertinggi di Jateng ialah Klaten (4.118 kasus), Surakarta (3.162), Purbalingga (2.827), Kabupaten Magelang (2.465), Wonosobo (2.272), Kabupaten Semarang (2.243), Boyolali (2.072), dan Cilacap (1.781).

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Kota Semarang, Senin, meminta kepada kepala daerah yang  kasus positif Covid-19 sudah menurun tetap waspada. "Beberapa daerah sudah bagus, tetapi Solo Raya mendapat perhatian khusus (saat rapat dengan pemerintah pusat). Hasil tes dan pelacakan terendah di Wonogiri," ujar Ganjar.

Dari obrolan dengan sejumlah kepala desa di beberapa kabupaten di Jateng, lanjut Ganjar, tes dan pelacakan kerap menjadi kendala karena banyak yang enggan dites. Tokoh agama dan masyarakat didorong ikut serta mengajak warga kontak erat Covid-19 mau dites demi mencegah penularan Covid-19.

Di Jawa Barat, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit untuk pasien Covid-19 terus menurun tiga pekan terakhir. Namun, pandemi belum sepenuhnya terkendali. Penambahan kasus baru masih tinggi dengan rata-rata 7.000 kasus per hari. Keterisian tempat tidur (BOR) di Jabar 66 persen, Senin. Ini merupakan BOR terendah dalam 1,5 bulan terakhir. "Secara umum situasinya membaik, tetapi belum terkendali sepenuhnya," ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Bersama kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi, Bandung Raya merupakan penyumbang kasus terbanyak Covid-19 di Jabar. Lebih dari 70 persen kasus berasal dari dua kawasan itu.

Sementara di DKI Jakarta, sampai Minggu (25/7), angka kasus aktif sudah turun hingga 64.000 kasus dan membuat ruang ICU dan isolasi lengang. Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga tetap waspada dan disiplin menjalankan protokol kesehatan ketat supaya kasus tidak kembali melonjak karena situasi Jakarta masih belum aman.

"Izinkan saya memberikan update situasi pandemi Covid-19 di Jakarta. Angka kasus aktif Jakarta terus berkurang. Apabila sebelumnya kita sempat mencapai angka lebih dari 113.000 kasus aktif pada tanggal 16 Juli 2021, maka per kemarin (25/7) kasus aktif kita sudah turun di angka 64.000," tutur Anies.

Positivity rate yang tadinya di kisaran 45 persen, kini sudah di kisaran 25 persen. Pemakaman dengan prosedur tetap Covid-19 yang pernah lebih dari 350  sehari, kini turun di bawah 200 per hari. "Meski begitu, situasi pandemi di Jakarta sama sekali belum aman," ujar Anies.

Para pelaku usaha sektor jasa kuliner berharap pemerintah tetap menjalankan PPKM level 4 secara ketat. Ketua Koordinator Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni menilai, pelonggaran untuk pelaku usaha kecil tergesa-gesa dan berisiko karena usaha kuliner diizinkan melayani makan di tempat 20 menit per orang.

"Lebih baik tegas. Kalau tutup untuk makan di tempat, ya, tutup total. Atau, kalau bisa dibuka dengan kapasitas terbatas, tetapi tidak dibatasi waktunya," ujar Mukroni.

Keseimbangan

Secara terpisah, Direktur Pascasarjana Universitas YARSI sekaligus Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Tjandra Yoga Aditama, mengusulkan aturan PPKM tetap berjalan seperti yang lalu. "Memang ada pertanyaan tentang bagaimana rincian implementasi, seperti bagaimana menilai hanya 20 menit boleh makan di tempat, atau kapasitas kegiatan tertentu hanya 50 persen dan ini adalah tantangan lapangan untuk benar-benar dilakukan," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah dapat memikirkan semacam keseimbangan pelonggaran usaha. Misalnya, sektor informal dapat beroperasi, sementara sektor formal yang menerima gaji bulanan kerja dari rumah atau bentuk-bentuk modifikasi dan inovasi lainnya. Kebijakan seperti itu, menurut ia, bisa memberi dampak pada penularan di masyarakat dan perbaikan situasi epidemiologi, selain mengoptimalkan penelusuran dan pengetesan. 

(HRS/TAM/ERIK/CIP/DIA/DIT/NCA/HLN)